Home > Makalah, Politik, Umum > Katakan Tidak Pada Demokrasi

Katakan Tidak Pada Demokrasi

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Setelah berakhirnya perang dingin bersamaan dengan runtuhnya kekuatan sosialis dan komunis tahun 1990-an, maka sejak saat itu pula demokrasi mulai berkembang dengan cepat. Perkembangan ini tidak hanya berkutat pada negara-negara demokratis saja, tapi juga terjadi perubahan di negara non-demokratis menjadi negara yang demokratis, terutama sekali di negara-negara eropa timur dan negara-negara bekas Uni Soviet. Walaupun sebagian diantara mereka masih belum dapat melaksanakan pemerintahan yang demokratis, mereka sudah memulainya dari beberapa aspek, seperti pemilihan umum misalnya.

Menurut Penulis karena begitu kuatnya isu demokrasi sampai-sampai negara barat dan negara-negara demokratis lainnya secara tidak langsung menganggap sistem pemerintahan lainnya  (seperti pemerintahan otokratis, pemerintahan monarki, pemerintahan yang berhaluan agama dan pemerintahan junta) dicap sebagai sistem jahat yang harus diganti dengan sistem demokratis. Akibatnya negara-negara non-demokratis banyak yang mendapat tekanan sehingga mereka secara terpaksa maupun tanpa dipaksa merubah negaranya kedalam sistem demokratis.

Banyak negara yang pada awalnya menggantungkan harapan kehidupan yang lebih baik dengan cara mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Namun kemudian sebagian negara tidak dapat memperoleh harapan tersebut, kehidupan mereka tidak jauh berubah dari kehidupan sebelumnya. Bahkan menurut Penulis sendiri, penerapan demokrasi dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup negara.

PERMASALAHAN

Melihat hal demikian maka muncul permasalahan dalam penerapan demokrasi sebagai sistim pemerintahan, yaitu apa dampak negatif dari penerapan secara menyeluruh sistim demokrasi dalam pemerintahan suatu negara?

KERANGKA TEORI

Di dalam sejarahnya, demokrasi sudah lahir dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2500 tahun yang lalu, di Yunani Kuno.[1] Saat itu orang Yunani menciptakan istilah Demokrasi dari kata-kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan), yang jika digabungkan akan menjadi pemerintahan rakyat, pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat.[2] Pemerintahan rakyat ini dipertegas kembali dengan istilah “Vox Dei Vox Populi” yang artinya “suara rakyat adalah suara Tuhan”.[3] Dengan begitu di dalam demokrasi yang menjadi penguasa sebenarnya adalah rakyat dimana pemerintahan yang berkuasa dapat dikontrol oleh warganya sendiri.[4] Sedangkan arti kekuasaan itu sendiri merupakan suatu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.[5]

Di dalam teori dan prakteknya, Robert A. Dahl menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan minimal bagi sebuah negara demokratis, diantaranya adalah para pejabat yang dipilih, pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, kebebasan berpendapat, dan adanya sumber informasi alternatif.[6]

Ketika berbicara tentang demokrasi maka tidak akan dapat dipisahkan dengan pemerintahan dan negara, dan ketika kita bicara tentang negara maka yang akan menjadi fokus utama adalah kedaulatan negara. Disini demokrasi yang menjunjung kebebasan individu akan mengalami anomaly dengan prinsip kedaulatan negara yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan negara, bukannya di tangan individu atau lembaga lainnya.[7]

 

PEMBAHASAN

Demokrasi sebagai suatu sistem politik dipercaya banyak orang sebagai suatu sistem yang mampu menjawab semua persoalan masyarakat dalam kehidupan bernegara, terutama sekali tentang konsep kebebasan dan keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Sebenarnya menurut penulis, cara atau sistem pemerintahan yang non-demokratis sekalipun (seperti otokrasi, aristokrasi, militeristik, monarki, otoriter, maupun sistem yang religious) juga mampu mengontrol dan mengendalikan negara menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Permasalahan utamanya hanya terletak pada penguasa (manusia) itu sendiri, apakah memanfaatkannya untuk kepentingan positif (masyarakat umum) atau untuk kepentingan negatif (pribadi atau golongan tertentu).

Di dalam buku Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat, Robert A. Dahl memuat beberapa dampak atau akibat positif yang dihasilkan ketika suatu negara menjalankan sistem demokrasi yaitu, menghindari tirani, adanya Hak azasi, kebebasan umum, menentukan nasib sendiri dan yang utama menjaga kepentingan pribadi.[8] Dampak-dampak tersebut dihasilkan karena di dalam demokrasi suara rakyat mendapat tempat yang istimewa, seperti yang terdapat dalam jargonnya, “Vox Dei Vox Populi”.[9] Namun tentu saja tidak semua dampak tersebut benar-benar memberikan suatu sistem yang adil dan belum tentu pula cocok di seluruh negara. Karena setiap negara selalu memiliki kebudayaan, kebiasaan, dan kondisi sosial geografis yang berbeda-beda.

Bahkan menurut Penulis sendiri, demokrasi tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif uantuk keberlangsungan hidup suatu negara, tapi malah sebaliknya, yaitu dampak negatif menanti negara-negara demokratis dalam kehancurannya. Beberapa dampak negatif yang Penulis maksud tersebut adalah:

  1. Tirani Mayoritas Terhadap Minoritas

Seperti yang kita ketahui, di dalam proses penentuan keputusan demokrasi sangat menjunjung tinggi sistem voting sebagai bentuk hasil keputusan yang adil dan dapat diterima. Karena demokrasi sangat menghargai suara mayoritas dengan penerapan one man, one vote dimana suara minoritas akan selalu kalah. Di dalam pengambilan keputusan, golongan mayoritas akan selalu mendominasi kekuasaan dan membentuk keputusan, sedangkan minoritas selalu akan tertindas tanpa pernah memperoleh kekuasaan atas mayoritas.[10]

Lebih lanjut sistem demokrasi mayoritarian tidak memberikan jaminan konstitusional dari pada hak-hak dan hak-hak istimewa golongan minoritas lebih dari hak-hak politik yang mendasar bagi semua warga negara.[11] Tentu saja suara mayoritas ini telah menjadi suatu bentuk tirani atas minoritas, dimana minoritas akan selalu kalah jika dihadapkan dalam metode penghitungan suara yang tidak seimbang. Akibatnya keadilan tidak akan pernah tercapai selama sistem mayoritarian dijadikan sebagai dasar sistem demokrasi.

Contoh kecil, orang-orang Islam sangat tidak mungkin menjadi perdana menteri di Israel, orang-orang Yahudi akan sangat mustahil menjadi pemimpin  di  Arab Saudi (jika menjadi negara demokratis), orang-orang Aborigin tidak akan pernah memerintah di Australia, dan penduduk asli Jepang ( bangsa Unu yang hampir punah) tidak akan pernah menjadi Perdana Mentri di negaranya sendiri.

2. Disintegrasi/Konflik Dalam Masyarakat

Persyaratan minimal bagi sebuah negara dalam demokrasi diantaranya adalah terlaksananya pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan ini pada dasarnya ditujukan untuk mencari dan memilih pemimpin yang diinginkan oleh rakyatnya itu. Permasalahan muncul ketika terjadi perselisihan atau timbul ego yang berlebihan antar kelompok yang memiliki calon pemimpin yang berbeda dengan calon kelompok lainnya. Perselisihan ini akan berubah menjadi pertikaian antar kelompok demi mempertahankan calon pimpinannya, dampaknya masyarakat yang seharusnya hidup rukun terperangkap dalam perang saudara.

Menurut Penulis kondisi seperti itu akan dengan mudah muncul dalam situasi kampanye politik yang membawa banyak massa bertemu dengan kampanye politik dari kelompok lainnya, atau terjadi selisih hasil suara yang sangat tipis dalam pemilu. Dan dikhawatirkan sekali dampak yang paling buruk adalah disintegrasi, yaitu perpecahan yang berlarut-larut sehingga sebuah kelompok memisahkan diri dengan negara induknya, yang kemudian berusaha membentuk negara baru. Contoh yang mirip dengan situasi ini adalah perpecahan Korea menjadi dua wilayah, usaha Taiwan untuk memerdekakan diri, dan kondisi Palestina saat ini yang terbagi dua (Pemerintahan Gaza dan Pemerintahan Tepi Barat).

3. Kepentingan Individu/Golongan

Demokrasi berusaha menjamin kebebasan individu, beserta hak-hak pribadinya, terutama dalam berpolitik. Kebebasan individu ini biasanya diinterpresentasikan dalam hak-hak azasi manusia yang sangat sulit dipisahkan dengan kehidupan demokrasi. Di sini Demokrasi juga menekankan hak asasi hanya dapat dibatasi oleh kehendaknya sendiri yang bebas dan bukan oleh titah penguasa.[12] Dengan kata lain kepentingan individu atau golongan tidak akan sulit untuk berkembang di dalam masyarakat yang heterogen.

Khusus dalam pemilihan umum, dengan tidak adanya pembatasan partai politik dan calon pemimpinnya, maka itu sudah mejadi bukti bahwa banyaknya kepentingan yang berjalan saat itu. Memang setiap kelompok atau partai politik adalah kumpulan kepentingan kelompok (atau individu) itu sendiri, namun seharusnya mereka mempunyai satu kepentingan yang sama, yaitu memimpin bangsa/negara menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Ditakutkan dengan banyaknya kelompok kepentingan tersebut justru akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh negara, apalagi kepentingan tersebut bersifat negatif yang diselimuti oleh pemberitaan media massa yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Kepentingan dan kebebasan individu ini sendiri sebenarnya sangat bertolak belakang dengan konsep kedaulatan negara. Di dalam konsep kedaulatan, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi, bukannya individu. Maksudnya negara dengan kedaulatannya tersebut tidak akan membenarkan kebebasan atau hak-hak azasi individu jika hal itu akan mengancam kedaulatan negaranya. Negara harus mengutamakan kepentingan khalayak ramai (publik) dari berbagai ancaman daripada menyelamatkan satu individu saja.

Ketidak sesuaian ini harus dicarikan lagi solusinya oleh para pemikir demokrasi, bagaimana seharusnya hak azasi individu tidak menimbulkan kerugian bagi hak azasi suatu kelompok. Karena dikhawatirkan jika ini terus berlanjut maka negara tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal.

Sebagai contoh adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan beropini, negara sebagai organ tertinggi harus mampu mewadahi dan menaungi kebutuhan/keinginan rakyatnya bagaimana kebebasan berekspresi tersebut tidak menjadi sebuah kebebasan melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap kepala pemerintahan atau terhadap kepercayaannya (agama).

4. Hilangnya Moral Demi Kebebasan Pribadi

Masih terkait dengan kebebasan yang di atas, jaminan demokrasi terhadap kebebasan kadang-kala sudah melewati batas kewajaran, atau dengan kata lain muncul krisis moral. Dengan hak kebebasan yang dimilikinya, setiap orang akan merasa apa yang mereka lakukan menjadi suatu yang legal di negara demokrasi ini, mereka bebas menghina atau mencaci (biasanya diperhalus dengan kata “kritikan”) para pemimpin kepala negaranya hanya atas dasar kekecewaan pada kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya itu. Kesalahan kecil tersebut dibesar-besarkan sehingga kebijakan positif yang telah banyak ia lakukan seakan-akan tidak ada artinya. Semua atas dasar kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Contoh lainnya adalah kasus penghinaan atas Nabi Muhammad SAW oleh orang non-muslim dengan membuat kartun yang bersifat penghinaan. Mereka yang mendapat kecaman dari rakyat muslim yang merasa menghina Nabi mereka malah dibebaskan dari tuduhan penghinaan tersebut dengan alasan menjunjung kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Artinya kebebasan yang dijunjung tinggi oleh demokrasi belum dapat memberikan ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Terkait dengan moral, demokrasi sendiri harus berusaha membatasi kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tidak menghina dan kebebasan yang memiliki moral.

Ketika demokrasi menimbulkan krisis moral, maka demokrasi itu sendiri akan sangat tidak relevan dengan konsep pemerintahan dari rakyat, dimana rakyat tersebut lebih mementingkan individunya, kelompoknya dan kepentingan tertentu saja. Hilangnya moral menandakan bahwa mereka tidak mampu untuk memerintah dirinya sendiri, apalagi memerintah orang lain atau sebuah negara.[13] Karena pada umumnya  kebanyakan orang tidak memiliki perhatian pada kepentingan orang lain (kecuali pada dirinya) dalam membuat keputusan.[14] Kekurangan mereka adalah dalam hal pengetahuan dan sebagian lagi dalam hal kebajikan.[15]

Jika pengetahuan dan kebajikan diperlukan untuk kecakapan moral, sedangkan kecakapan moral itu dibutuhkan untuk kecakapan politik, maka apakah pantas orang-orang yang tidak cakap tersebut (yang memberikan kebebasan pada semua warga untuk menjadi calon pemimpin, tanpa syarat yang ketat) dikatakan memenuhi syarat untuk memerintah? Tentu saja tidak.[16]

5. Sebagai Wadah Berbagi Kekuasaan

Kriteria untuk sebuah negara demokratis yang mensyaratkan terjaminnya pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala tidak hanya memberikan kesempatan bagi warganegara untuk memimpin dan memerintah (atau tepatnya menjadi penguasa) tapi juga memberikan peluang kehancuran bagi negara dalam jangka panjang. Karena ada beberapa alasan mengapa Penulis mengatakan demikian, pertama dengan diadakannya pemilihan umum yang berkala tersebut maka manusia yang secara kodratnya selalu menginginkan kekuasaan akan memanfaatkan momentum pemilu sebagai wadah memperoleh kekuasaan. Untuk mencapai kesana, mereka yang tidak atau kurang memiliki kecakapan politik (termasuk kecakapan moral) dalam memerintah akan berusaha meghalalkan segala cara, termasuk diantaranya mengobarkan janji-janji kosong saat kampanye, dan mencela atau menyingkirkan lawan politik.

Kedua, pemilu yang berkala ini lebih tepat dikatakan sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk membagi-bagi kekuasaan pada banyak orang. Parahnya lagi di mayoritas negara-negara demokratis selalu memberikan batas minimal periodesisasi menjabat.  Maksudnya dengan sistem ini pemimpin yang sudah terpilih beberapa waktu yang lalu (secara kasarnya) harus diganti lagi dengan pemimpin yang lain. Walaupun pemimpin tersebut sudah terbukti mampu merangkul semua masyarakat, mampu menciptakan kesejahteraan, mampu memakmurkan rakyatnya dan mampu memenuhi segala keinginan rakyatnya, terpaksa harus diganti jika masa waktunya sudah habis (meskipun tidak ada calon yang lebih baik darinya).

Permaslahan kembali muncul ketika pemimpin baru terpilih, terutama kemenangan yang diperolehnya dari hasil koalisi berbagai partai politik. Penguasa baru ini tentunya harus membagi-bagikan kekuasaanya pada kelompok lain yang telah ikut membantu dalam kampanye politik (tim sukses). Akibatnya penyeleksian untuk menjadi penguasa bukan lagi pada nilai kemampuan dan kesanggupan, tapi lebih pada siapa lawan dan siapa kawan.

Ketiga dan yang terakhir, adanya pemilihan umum yang berkala akan berdampak pula terhadap pembangunan perekonomian jangka panjang. Karena biasanya negara demokratis modern saat ini hanya memberikan periode berkuasa sekitar empat sampai tujuh tahun. Maka dengan waktu yang sangat singkat tersebut akan sangat mustahil suatu rezim mampu membuat kebijakan dalam lima tahun untuk perkembangan perekonomian jangka panjang (katakanlah misalnya dalam jangka waktu 30 tahun).

Karena sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia mempunyai konsep yang berbeda-beda dalam mengembangkan perekonomian bangsanya. Misalnya pemimpin A yang sudah membuat pondasi dasar untuk perkembangan perekonomian jangka panjang terpaksa berhenti di tengah jalan karena masa jabatannya sudah mulai habis. Kemudian fatalnya lagi Pemimpin B yang menggantikan posisinya itu memiliki pemikiran yang berbeda dalam mengembangkan perekonomian negaranya, oleh karena itu dia menciptakan sistem baru  dan memulainya dari dasar kembali. Dan siklus ini akan tersu berkelanjutan selama masih ada pergantian pejabat yang berkala itu. Artinya pembangunan perekonomian yang berkelanjutan tidak akan pernah terwujud di negara yang demokratis tanpa ada kesadaran dari individunya sendiri.

Itu lah beberapa dampak negatif atau kelemahan yang terdapat dalam sistem demokrasi, walaupun sebenarnya masih banyak lagi kekurangan tersebut, tapi Penulis rasa ini sudah cukup mewakili dari kekurangan yang lainnya. tidak dapat kita kesampingkan pula, bahwa pada dasarnya demokrasi diciptakan untuk kemaslahatan dan kebaikan  hidup umat manusia, bukan untuk kehancuran. Tapi sistem ini masih belum mampu memenuhi keinginan manusia itu sendiri untuk mencari/memperoleh sistem yang sempurna, minimal resiko yang yang ditimbulkannya minimalis.

 

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang mengutamakan kebebasan ternyata tidak akan mampu berjalan dengan efektif, karena masih banyak dampak negatifnya jika diterapkan secara menyeluruh, seperti; adanya tirani mayoritas terhadap minoritas, disintegrasi/konflik dalam masyarakat, banyaknya kepentingan individu/golongan, hilangnya moral demi kebebasan pribadi, dan demokrasi hanya dimanfaatkan sebagai wadah berbagi kekuasaan. Dampak-dampak negatif tersebut memang tidak terlihat secara langsung, tapi jika dibiarkan dalam jangka panjang maka dapat mengancam keamanan, kesejahteraan, dan persatuan suatu masyarakat, negara, atau bangsa.

Demokrasi tidak pernah dan tidak akan mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan pada rakyatnya. Oleh karena itu harus ada perubahan konsep dalam sistem demokrasi itu sendiri supaya dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkannya tersebut (baik secara langsung maupun tidak langsung).

 

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Emilianus. 2005.Menggugat Negara, Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan. Jakarta: PBHI.

Barash, David P., Charles P. Webel. 2002. Peace and Conflict Studies. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publlications.

Budiarjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. Kesembilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya.

Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para pengritiknya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

. 2001. Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Markof, John. 2002. Gelombang Demokrasi Duni, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik. Yogyakarta: Pustaka pelajar.


[1] Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 9.

[2] Ibid., hal. 15-16.

[3] John Markof, Gelombang Demokrasi Duni, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), hal. 83.

[4] Ibid., hal. 205.

[5] Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. Kesembilan (Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 2006), hal. 10.

[6] Robert A. Dahl, Op. Cit., hal. 118.

[7] David P. Barash, and Charles P. Webel, Peace and Conflict Studies, (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publlications, 2002), Hal. 187.

[8] Robert A. Dahl, Op. Cit., hal.63.

[9] John Markof, Loc. Cit.

[10] Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para pengritiknya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 206.

[11] Ibid., hal. 240.

[12] Emilianus Afandi, Menggugat Negara, Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan, (Jakarta: PBHI, 2005), hal. 49.

[13] Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para pengritiknya., Op. Cit. hal. 84.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: