Home > Makalah, Politik > HAM antara Hukum dan Politik

HAM antara Hukum dan Politik

Hak asasi manusia di dunia internasional pertamakali disetujui oleh negara-negara internasional tepat saat penandatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa di San Fransisco 26 Juni 1945.[1] Didalam Piagam PBB tersebut diakui beberapa hak asasi manusia mengenai kesetaraan manusia, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baru kemudia pada 10 Desember 1948 dimulai Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui oleh 48 negara dan 8 negara abstain.[2]

Kemudian berikutnya diadakan perjanjian-perjanjian internasional yang membahas hak asasi manusia kedalam bentuk hukum internasional yang lebih spesifik. Oleh karena itu hak asasi manusia saat ini menjadi menjadi sumber hukum internasional yang diakui oleh sebagian besar negara-negara di dunia internasional.

Perjalanan untuk menegakkan hak asasi manusia memang tidak begitu mudah, karena masih banyak negara yang dianggap belum mampu menegakkan hak asasi manusia di negaranya sendiri, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara miskin, berbeda dengan negara maju yang sudah mulai menegakkan hak asasi manusia pada tempatnya.

Namun sayang sekali, masih banyak permasalahan mengenai pemberlakuan hak asasi manusia di dunia internasional. Mulai dari pengesahan hak asasi manusia sebagai salah satu sumber hukum internasional sampai penerapan hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga banyak negara yang banyak tidak percaya lagi dengan hak asasi manusia yang dibawa oleh negara barat ini.[3]

A. Permasalahan mendasar

Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia pasal 30 menyatakan:[4]

“Tidak sesuatu pun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan salah suatu negara, golongan ataupun seseorang, sesuatu hak untuk melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah suatu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.”

Jika dilihat dari mukadimah sampai pasal terakhir, pasal 30, maka dapat disimpulkan bahwa HAM yang dimaksudkan disini harus diterima oleh seluruh negara, dan tidak ada negara yang boleh menterjemahkan HAM menurut persepsinya sendiri. Keterikatan ini tentunya menjadi tanda tanya, kenapa HAM yang hanya ditandatangani oleh sebagian kecil negara tersebut dapat langsung disetujui untuk digunakan sebagai sumber hukum bagi seluruh negara yang ada di permukaan bumi ini. Apalagi negara yang tidak ikut dan tidak setuju dengan sebagian  isi deklarasi tersebut harus terikat di dalamnya.

Bukankah sampai saat ini masih terdapat pandangan yang berbeda mengenai penerapan HAM yang benar itu seperti apa. Dan masing-masing negara juga mempunyai peraturan sendiri yang berlaku diwilayahnya. Satu lagi, HAM tidak bisa dipaksakan seperti dalam deklarasi tersebut, karena memaksakan HAM pada suatu negara berarti mengabaikan hak negara tersebut untuk bebas menerapkan peraturan yang diinginkan rakyatnya.

Sebuah negara mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, berhak untuk memilih bentuk pemerintahan dan membuat hukum yang diterapkan diwilayahnya itu. Kedaulatan tertinggi juga berada di tangan negara, maka tidak ada yang dapat memaksa suatu negara untuk mematuhi suatu perjanjian internasional yang jelas-jelas betentangan dengan negaranya tersebut, walaupun secara tidak langsung negara itu menghormati HAM sebagai hak yang mendasar. Tapi itu tidak berarti negara tersebut harus terikat dengan perjanjian ataupun deklarasi itu.

Di suatu negara HAM bisa diartikan secara bebas, tapi dinegara lain belum tentu, karena kadang-kadang HAM tersebut diatur lagi menurut hukum yang berlaku. Misalnya kebebasan ber-ekspresi dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Salah satu contoh yang menarik adalah peristiwa pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW oleh beberapa negara Eropa baru-baru ini. Mereka membuat karikatur tersebut didasarkan pada kebebasn ber-ekspresi dan menyatakan pendapat melalui gambar-gambar.

Peristiwa tersebut jelas bertentangan dengan HAM sendiri, karena perbuatan mereka sudah tidak menghormati penganut agama lain. Mereka menggunakan hak mereka dengan menutupi kewajiban mereka untuk tidak melakukan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Mereka yang muslim saja tidak dibenarkan untuk menggambar bentuk fisik nabi mereka itu, malahan yang menggambarnya justru dari penganut agama lain, apalagi mereka menggambarkannya dengan gambar-gambar yang tidak pantas dan lebih condong pada penghinaan dan pelecehan.

B. HAM Sebagai Alat Politik

Memang pada dasarnya hukum hak asasi manusia dibuat untuk melindungi hak asasi manusia yang selalu ditindas oleh yang lebih kuat (pemimpin/raja).  Namun tidak jarang pula yang kuat menindas yang lemah dengan alasan menegakkan hak asasi manusia. Mereka memanfaatkan hak asasi manusia untuk kepentingan kelompok  dan kepentingan pribadinya masing-masing. Hak asasi manusia dipromosikan dan dipaksakan pada negara yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hak dan kewajiban. Para pejuang hak asasi manusia ini bahkan kadang-kadang kehilangan akal sehatnya sendiri untuk menegakkan hak asasi manusia, mereka bahkan menginjak-injak hak asasi manusia untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut.

Negara-negara barat seringkali menggunakan HAM sebagai alat politiknya untuk mencapai apa yang dinginkan. Ada beberapa contoh HAM digunakan sebagai alat politik yaitu, peristiwa Timor Timur di Indonesia, konflik Palestina-Israel, invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah, peristiwa Front Keselamatan Islam di Aljazair, dan hak paten.

  1. Peristiwa Timor Timur

Dalam kasus ini pihak Indonesia disudutkan oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat atas tindakan Indonesia yang telah melakukan pelanggaaran HAM, membunuh warga Timor Timor. Saat itu terjadi kasus pemberontakan dan kekacauan di Timor Timur untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Dan karena ada kekacauan maka pemerintah Republik Indonesia melakukan pengamanan darurat menggunakan peralatan yang dibeli dari Amerika Serikat.

Melihat hal tersebut Amerika Serikat marah dan melakukan embargo peralatan militer dan suku cadangnya. Mereka menilai telah terjadi pembunuhan terselubung di wilayah itu, dan ini  termasuk pelanggaran berat HAM.  Oleh karena itu Amerika Serikat melakukan embargo peralatan dan suku cadang militernya.

Jika diteliti lebih lanjut, Penulis berpendapat bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut tidak murni untuk menegakkan HAM di dunia internasional. Karena seperti yang kita ketahui ditahun yang bersamaan di Jakarta dan hampir sebagian wilayah Indonesia terjadi unjuk rasa penggulingan rezim Soeharto.

Amerika Serikat melihat kesempatan ini untuk melancarkan aksinya, supaya pemerintahan Soeharto menjadi lemah dan runtuh tanpa dukungan persenjataan militer yang kuat, serta untuk membantu pihak pro disintegrasi keluar dari negara Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat mulai takut akan kekuatan militer Indonesia di Asia. Kekuatan militer Indonesia ditakutkan Amerika  Serikat akan mempengaruhi dominasinya di Asia, khususnya ASEAN. Dengan adanya embargo, Indonesia tentunya tidak akan mampu menopang dirinya sendiri dari ancaman luar negeri dan dalam negeri, dan ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia.

Setelah Indonesia diembargo dengan alasan HAM, Amerika Serikat dapat menjalankan politik untuk memulai babak baru, merangkul Indonesia supaya selalu tergantung pada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat dapat mendikte Indonesia untuk mendukung segala kebijakannya di kawasan Asia Tenggara. Ini terbukti dengan dukungan senat Amerika terhadap kemerdekaan Papua, dan tindakan Indonesia yang mengekor pada isu terorisme global Amerika Serikat.

Dari peristiwa ini sudah jelas bahwa hukum (HAM) yang ditegakkan dapat disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh suatu badan/kelompok untuk kepentingannya sendiri. Apalagi yang bermain adalah negara super power, maka dunia tidak akan mampu untuk menahannya.

2. Konflik Israel-Palestima

Sudah tidak diragukan lagi bahwa didalam setiap konflik akan selalu tedapat pelanggaran HAM, terlebih lagi konflik tersebut berlangsung puluhan tahun dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Konflik Israel-Palestina mulai berkembang luas sejak berdirinya negara Israel 14 Mei 1948.[5] Upaya mendirikan negara Israel tersebut jelas-jelas melanggar hukum internasional, karena dalam mendirikan negaranya itu Israel telah melakukan beberapa pelangaaran HAM. Diantara pelanggaran HAM tersebut adalah:

a)    Merampas Tanah Palestina

Untuk mendirikan negara Israel, sampai saat ini mereka melakukan perampasan tanah dan harta benda milik bangsa Palestina.[6] Ini juga berarti Israel telah melanggar  “Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia” pasal 17 ayat 2;[7] Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.”

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Israel secara nyata telah melakukan perampasan tanah Palestina untuk mendirikan negara yang diimpikannya. Tapi seharusnya negara penegak HAM bicara banyak untuk mengahadang tindakan Israel. Bukannya memberi dukungan kepada negara zionis tersebut untuk mendirikan dan mempertahankannya. Jika tindakan negara-negara internasional memilih diam dalam kasus ini maka dapat juga diartikan sebagai pelanggaran HAM. Sebab dengan membiarkan suatu pelanggaran HAM sedangkan ia sebenarnya mampu untuk mencegahnya sudah berarti negara tersebut ikut mendukung terjadinya pelanggaran itu.

b)   Pengusiran dan Hak Kembali Penduduk Asli

Untuk mencapai tujuannya, Israel melakukan pengusiran terhadap penduduk asli Palestina, dan juga menggantinya dengan penduduk bangsaYahudi.  Hal ini secara terus terang diakui sendiri oleh Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan.[8] Tindakan sewenang-wenang ini sama saja dengan penghinaan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat tentang “Perlindungan Orang-orang Sipil di Masa Perang” pada 1949. Dalam konvensi ini secara khusus melarang kekuatan pendudukan agar tidak memindahkan bagian dari penduduknya sendiri ke wilayah yang didudukinya.[9]

Sebagian besar penduduk Palestina yang mengungsi akibat perang maupun yang diusir, tidak diizinkan lagi oleh Israel untuk kembali ke tanah airnya. Bagi Israel, masalah demografis adalah masalah yang serius. Dengan kembalinya penduduk Palestina, otomatis jumlah perbandingan penduduk Israel denga Palestina akan semakin kecil. Akibatnya Israel akan mengahadapi ancaman dari rakyat Palestina, seperti peristiwa intifadah.

c)    Hak Menentukan Nasib Sendiri

Bangsa Palestina adalah bangsa yang sederajad dengan bangsa manapun di dunia ini, oleh karena itu mereka juga mempunyai hak-hak yang sama dengan bangsa yang lainnya. Tidak ada satu pun hukum dan perjanjian internasional yang menyatakan perbedaan antara hak seorang manusia/bangsa dengan manusia lainnya.

Tapi setelah Israel berkuasa di tanah Arab tersebut, hak bangsa Palestina ikut dijajah dan direndahkan oleh Israel. Untuk menghidupi diri sendiri saja bangsa Palestina dipersulit tentara Israel, pekerjaan hanya ada di wilayah Israel dengan gaji yang rendah. Kebebasan untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain sangat dibatasi, dan hak untuk membentuk pemerintahan sendiri yang berdaulat tidak pernah diberikan Israel secara penuh.

Begitu juga dengan hak bangsa Palestina akan sumber daya alamnya, mereka harus berebutan memperoleh sedikit air karena sebagian besar air dikuasai oleh Israel. Bangsa Palestina benar-benar harus mengemis dinegeri sendiri pada penjajah yang merenggut hak-haknya.

Israel telah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM berat terhadap bangsa Palestina. Salah satu sumber hukum internasional yang memberikan jawaban terhadap pelanggaran Israel ini adalah “Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan” yaitu:[10]

point 1:

Menjadikan sasaran semua rakyat untuk penaklukan asing, dominasi dan eksploitasi merupakan suatu pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia yang sangat dasar, adalah bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan merupakan hambatan bagi peningkatan  perdamaian dan kerjasama dunia.”

Point 2:

“Semua rakyat berhak untuk menentukan nasib sendiri; dengan dasar hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar perkembangan eknomi, sosial dan kebudayaan mereka.”

Point 4:

“Semua tindakan bersenjata atau upaya-upaya penindasan dari semua macam yang ditujukan terhadap bangsa-bangsa jajahan harus dihentikan agar memungkinkan mereka melaksanakan secara damai dan dengan bebas hak mereka untuk menyempurnakan kemerdekaan, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.”

Point 6:

“Usaha apapun yang ditujukan pada kekacauan sebagian ataupun total dari kesatuan nasional dan integritas teritorial suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.”

Point 7:

“Semua negara harus menaati dengan setia dan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan urusan-urusan dalam negeri semua Negara, dan penghormatan terhadap hak-hak kedaulatan semua bangsa dan integritas teritorial mereka.”

Bagaimana dengan sikap pendekar HAM dunia mengenai sikap ini? Mereka hanya bisa diam. Karena, negara ketiga yang mempunyai peran sangat penting dalam krisis ini adalah Amerika Serikat yang mempunyai kedudukan sebagai negara super power.

Amerika Serikat dan beberapa negara yang menangguk keuntungan dari krisis konflik Israel-Palestina tidak akan mengunakan isu HAM. Sebab jika menggunakan isu HAM maka dikhawatirkan Israel akan terkena imbas. Sebenarnya sudah banyak keputusan PBB yang dikeluarkan untuk mengutuk dan mengecam Israel, tapi sebagian besar sudah diveto Amerika Serikat.

Artinya demi kepentingan politik semua negara harus merelakan HAM diinjak-injak oleh suatu bangsa, walaupun pelakunya hanya satu negara, seluruh dunia tidak boleh menghentikan tindakan itu gara-gara “hak veto” yang tidak adil. Dimana hukum keadilan saat itu?, disaat keadilan dibutuhkan, politik lebih diutamakan untuk kepentingan segelintir orang. HAM hanya ilusi bagi bangsa yang tertindas.

3. Invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah

Amerika Serikat sangat dikenal dengan pembelaannya terhadap HAM, makanya tidak heran kalau Amerika Serikat menjunjung tinggi kebebasan yang sering disebut dengan demokrasi. Amerika Serikat juga sering melakukan survey dan mempublikasikan tingkat pelanggaran HAM dinegara-negara lain, dan biasanya Amerika Serikat akan memberikan sangsi bagi negara pelanggar berat HAM. Amerika Serikat juga akan memaksanya untuk merubah kebijakan negara tersebut untuk lebih mengahargai HAM.

Namun sayang sekali, banyak negara yang mulai tidak suka dengan Amerika Serikat karena standar ganda politiknya didunia internasional. Salah satu contohnya adalah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak akhir-akhir ini. Amerika Serikat menilai penyerangan ini dilakukan untuk menyingkirkan teroris dan pendukungnya.[11] Tapi Amerika sendiri telah melakukan tindakan teror terhadap warga Afghanistan dan Irak. Dan tindakan teror yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dipelihara oleh Amerika Serikat.

Invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah ini telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Korban tidak hanya berasal dari militer saja, tapi juga banyak dari anak-anak, wanita dan penduduk sipil lainnya. Baik itu yang salah tembak maupun yang sengaja karena diduga milisi bersenjata.

Ribuan nyawa yang hilang dalam invasi ini hanya dihargai seperti peluru senjata yang ditembakkan ke arah musuh. Begitu murahnya harga sebuah nyawa bagi mereka, sampai-sampai hati mereka sudah beku dengan yang namanya korban salah tembak. Jika satu saja masyarakat sipil tewas, maka itu akan berakibat terhadap kehidupan keluarga yang ditingalkannya, apalagi yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarganya. Kenapa tidak ada HAM yang berbicara disini? Kenapa Amerika Serikat tidak mensurvey pelanggaran HAM ini? Ini semua ditutupi demi kepentingan ekonomi dan politiknya di Timur Tengah.

Akibat invasi ini ribuan orang terpaksa mengungsi ke negara tetangganya untuk memperoleh kehidupan yang lebih tenang. Akibat invasi ini juga telah membuat perpecahan yang besar antara kubu Syiah dan Sunni di Irak, sehingga menimbulkan perang saudara. Perekonomian dan gedung-gedung untuk layanan publik seperti sekolah, rumah sakit dan layanan sosial lainnya hancur diterjang rudal dalam rangka “menegakkan HAM.”

Tindakan Amerika Serikat ini tidak lagi untuk menegakkan HAM, tapi mengubur HAM itu sendiri dengan melecehkannya dihadapan warga Afghanistan dan warga Irak. Ketika negara lain yang mempublikasikan pelanggaran HAM yang memojokkan nama Amerika, maka tidak ada reaksi sedikitpun bagi Amerika Serikat untuk mengakuinya. Bahkan untuk menutupi pelanggaran HAM yang dilakukannya, Amerika Serikat mengangkat pelanggaran HAM yang dilakukan negara lain.

Karena tidak adanya pemerintahan dunia yang mampu menahan segala keinginan Amerika Serikat, membuat dirinya untuk lebih berani bertindak, walaupun  melanggar hukum internasional. Jika pun PBB melakukan tindakan yang keras, Amerika Serikat dengan mudah hanya mengatakan tidak, maka PBB tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Hak veto memang menjadi senjata yang paling ampuh bagi Amerika Serikat untuk mengendalikan dunia.

Seharusnya dunia internasional dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan perbuatan Amerika yang melanggar HAM ini. Dalam invasi ke Irak, Amerika Serikat sudah jelas melakukan pelanggaran, karena telah melakukan penyerangan terhadap negara yang merdeka, dan itu dilakukannya tanpa persetujuan dari lembaga internasional, PBB.

Tindakan Amerika Serikat ini juga dinilai melanggar Piagam PBB, terutama dalam pasal 2 ayat 4:[12]

Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangn dengan tuuan-tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa.”

Walaupun beberapa pasal pelanggaran yang ditujukan pada Amerika Serikat, tampaknya dia tetap akan menghiraukannya. Karena Amerika Serikat (dan sebagian besar manusia) lebih tertarik untuk memperkaya diri dan mencari kekuasaan yang besar. Hukum hanya ditegakkan jika Amerika Serikat merasa kepentingnnya akan lebih mudah didapat disana.

4. Peristiwa Front Keselamatan Islam Aljazair

Pada 14 Januari 1992 terjadi sebuah peristiwa menarik di Aljazair, yaitu dihentikannya proses demokratisasi setelah partai Fundamentalis Islamic Salvation  Front atau FIS (Front Keselamatan Islam) memenangkan Pemilihan Umum yang petamakali dilaksanakan di negara tersebut.[13] Kemenangan ini tidak dapat diterima oleh militer dan partai yang berkuasa saat itu, Front Pembebasan Nasional, sehingga mereka mendalangi kudeta untuk menjegal FIS berkuasa.[14]

Seharusnya demokrasi yang dilakukan oleh Aljazair berjalan dengan baik ternyata harus dinodai oleh tindakan-tindakan yang brutal. HAM yang seharusnya mulai dibangkitkan di Aljazair malah harus ditunda dengan melangkahinya.

Kita lihat bahwa pemilu yang diadakan oleh rakyat Aljazair adalah pemilu yang bersifat sangat demokratis, pemilihan ini dilakukan secara langsung. Rakyat Aljazair memutuskan pilihannya pada Front Keselamatan Islam sebagai partai kepercayaannya. Pemilu ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat Aljazair untuk menentukan pilihannya pada partai dan sistim yang diusung oleh peserta pemilihan umum.

Tapi kemudian yang terjadi malah sebaliknya, rakyat Aljazair tidak boleh menentukan dan memenangkan FIS, walaupun pemilu yang dilaksanakannya tidak cacat, tanpa intimidasi dari FIS. Rakyat Aljazair dipaksa untuk mematuhi pemerintahan yang berkuasa saat itu untuk tidak mendukung FIS. Tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu[15] untuk tidak memberikan kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh FIS, sudah melanggar prinsip dasar manusia untuk saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing.

Kemenangan yang diperoleh oleh FIS sudah tentu seharusnya dilindungi secara hukum. Karena pemilu yang dilaksanakan tersebut ditujukan untuk membentuk pemerintahan yang didukung penuh oleh rakyat, bukannya pemerintahan diktator yang lebih mementingkan kekuasaan daripada keinginan rakyat. Apalagi penjegalan terhadap FIS ini sama juga artinya dengan penjegalan terhadap demokrasi. Demokrasi yang diimpikan oleh rakyat Aljazair harus musnah dalam sekejap, pada pemilihan yang pertamakali dilakukan di tanah itu.

Bagaimana dengan pandangan dunia, terutama negara-negara barat yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan HAM? Para pejuang HAM ini ternyata hanya diam seribu bahasa, mereka hanya mengomentari sedikit basa-basi saja, dan tidak melakukan tindakan yang berarti.

Berbeda dengan kasus Myanmar, disaat pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai oposisi Liga Nasional Untuk Demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi. Pihak barat melakukan kecaman, kutukan dan bahkan memutuskan hubungan ekonomi dengan Myanmar.[16] Sedangkan Aljazair harus menyelesaikan sendiri tanpa dukungan para pejuang HAM.

Para pejuang HAM ini sengaja menutup mata untuk menangani kasus Aljazair. Karena pihak yang menang dalam pemilihan umum ini adalah pihak yang sangat dibenci oleh barat. Karena penentangan dan ketidaksukaan muslim Aljazair terhadap dominasi barat.[17] Selain itu faktor agama yang melandasi partai islam ini juga ikut menjadi kendala bagi mereka. Sebab negara-negara barat yang tergabung dalam NATO pernah mengatakan, “sesudah runtuhnya Komunisme, ancaman berikutnya (bagi NATO) adalah fundamentalisme Muslim.[18]

5. Hak Paten

Saat ini setiap orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan sebesar-besarnya, berbagai cara dilakukan demi memperoleh kekayaan yang banyak. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, setiap negara maupun pemerintahan internasional membuat peraturan tentang perdagangan dan perekonomian yang lebih efisien. Mereka melihat jika kegiatan perekonomian ini tidak dibuat peraturan yang baku maka akan menimbulkan banyak persoalan. Persoalan itu tidak hanya merugikan akibat persaingn ekonomi, tapi juga berdampak pada konsumennya.

Namun setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang diterapkan dimasyarakat, selihai itu pula para pengusaha besar dan pengusaha kecil mencari celah melalui peraturan tersebut. Bahkan  mereka juga menggunakan peraturan tersebut untuk melakukan kecurangan.

Salah satu yang menjadi daasr hukum perekonomian tentang produksi barang adalah Hak Paten. Hak paten ini dibuat untuk melindungi hasil kerja keras terhadap penelitian, penemuan dan pembuatan barang atau jasa tersebut. Hak paten ini memberikan hak yang eksluif terhadap yang mematenkan barang dan jasanya tersebut, dengan hak tersebut pengusaha lain tidak dapat meniru dan menggunakan objek yang dipatenkannya tersebut tanpa seizinnya.

Sejak hak paten (dan hak cipta) diterapkan, ada kepuasan tersendiri bagi mereka yang telah membuahkan hasil kerja kerasnya. Produk mereka tidak boleh lagi dipalsukan seperti yang marak terjadi sebelumnya. Hak mereka dirasakan sangat dihargai dengan adanya hak paten ini, sehingga banyak perusahaan yang berlomba-lomba mematenkan produk dan jasanya.

Namun kemudian timbul pertanyaan, apa benar hak paten ini murni untuk melindungi hak penciptanya? Atau ada upaya terselubung lainnya? Menuurut hemat penulis, hak paten ini telah menimbulkan imperialisme baru terhadap perkonomian dan perdagangan dunia. Peraturan ini secara kasat mata memang telihat menghargai hak penciptanya, tapi banyak permasalahan dan dampak buruk yang dihasilkannya, diantaranya tentang:

  • Prosedur Hak Paten

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mematenkan suatu produk, jasa, ataupun merk dagang kita harus mendaftarkannya dahulu ke badan yang berwenang, seperti di World Trade Organization. Namun jika produk yang merupakan hasil kerja keras dari awal sampai akhir tesebut akan dipatenkan, ternyata sudah ada produk yang sama terdaftar lebih dulu maka pendaftar yang kedua tidak berhak lagi untuk mematenkan produknya. Walaupun yang mendaftarkan pertamakali adalah perusahaan yang baru saja berdiri, tetap saja peraturan tersebut tidak bisa dirubah, sebab hak paten hanya untuk yang pertamakali mendaftarkan, bukan yang pertamakali membuat/menemukannya.

Selain itu untuk mematenkan suatu barang, jasa, dan merk harus membayar biaya administrasi yang tidak sedikit. Akibatnya banyak perusahaan kecil dan perorangan yang tidak mampu mematenkan hasil jerih payahnya tersebut. Dan jika mampu mematenkannya (karena tidak mempunyai masalah dengan keuangannya), timbul lagi permasalahan baru, kita yang sudah bersusah payah untuk mengahasilkan karya ternyata harus mengeluarkan biaya yang besar untuk diakui oleh dunia luar. Seharusnya mereka dihargai dengan meberikan insentif karena telah berhasil memberikan suatu kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

  • Munculnya monopoli perdagangan dunia

Secara tidak langsung kita memang tidak menyadari hal ini, monopoli perdagangan dunia sudah mulai berkembang lagi di masa modern ini, walaupun ada peraturan yang melarang adanya monopoli tersebut. Dengan adanya hak paten maka perusahaan lain tidak boleh membuat ataupun meniru barang yang dipatenkannya tersebut, perusahaan lain tersebut harus membuat sesuatu yang lain dan berbeda. Artinya perusahaan yang telah mematenkan produknya tersebut tidak mempunyai saingan  dalam perdagangannya.

Contoh nyata akibat hak paten ini adalah perusahaan Microsoft. Dengan hak paten tersebut tidak ada yang boleh membuat produk yang sejenis dengannya. Sehinggga Microsoft tidak mempunyai saingan yang berarti, dan artinya ia telah melakukan monopoli. Dengan monopoli tersebut, pihak Microsoft dengan leluasa melakukan penjualan produknya denga harga yang sangat tinggi.

  • Transformasi IPTEK yang Tidak Merata

Mungkin salah satu sebab terjadinya jurang pemisah yang dalam antara negara maju dan negara miskin atau negara berkembang adalah hak paten ini. Karena dengan hak paten ini negara-negara maju mempunyai kekuatan hukum supaya IPTEKnya tidak ditiru oleh negara lainnya. Sehingga negara-negara yang belum maju akan kesulitan untuk menjadi maju, akibatnya mereka hanya akan menjadi sebagai negara konsumen saja. Apalagi negara-negara maju tidak mau membagi IPTEK dengan cara yang pantas bagi negara miskin, mereka hanya menjual produk jadinya saja, dan tidak mengizinkannya untuk diproduksi sendiri oleh negara miskin tersebut.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat kita ketahui bahwa hak paten ternyata masih menyisakan masalah. Untuk melindungi HAM terkadang juga harus melanggar HAM tesebut, karena HAM dalam hak paten ini hanya dinilai dengn uang dan kekuasaan.

KESIMPULAN

Manusia adalah makhluk yang sangat menginginkan hak asasinya dilindungi dari segala kemungkinan yang menjadi ancamannya, tetapi manusia juga mempunyai kebiasaan buruk untuk mengmbil hak asasi orang lain untuk kepentingannya sendiri. Untuk itu dibuatlah perjanjian-perjanjian, dan berbagai deklarasi internasional untuk menjamin hak asasi manusia itu tidak dilecehkan ataupun direndahkan oleh manuisa lainnya.

Namun dalam kenyataannya, HAM sulit sekali ditegakkan, karena masing-masing individu hanya lebih tertarik pada kepentingnnya sendiri, tanpa mau berbagi dengan orang lain. Didalam hubungan politik bernegara, HAM seringkali digunakan untuk kepentingan politik negaranya. Jika ada pilihan mana yang akan dipilih antara HAM yang harus ditegakkan atau politik untuk satu golongan, maka tidak ada lagi tempat bagi HAM, karena politik dan uang lebih menguntungkan daripada HAM.

Bagi negara maju HAM sangat mudah didapat, karena umumnya mereka juga mempunyai kekuatan politik yang besar, tapi bagi negara dan mayarakat kecil HAM sangat mahal dan susah didapatkan. HAM hanya ilusi bagi negara/individu yang lemah dan teraniaya.

DAFTAR PUSTAKA

Baehr, Peter, dkk. 1997. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indoneia.

Damhuri, Elba. 2003. Dibalik Infasi AS ke Irak. Jakarta: Senayan Publishing.

Effendi, H. A. Masyhur. 1994. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Findley, Paul. 2006. Diplomasi  Munafik Zionis Israel, Mengungkap fakta Hubungan AS-Israel. Bandung: Mizan.

Muzaffar, Chandra. 1995. Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat. Bandung: Mizan.

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Dan Statuta Mahkamah Internasional. Jakarta: United Nations Information Centre.

Rahman, Mustafa Abd. 2002.  Dilema Israel, Antara Krisis Politik dan Perdamaian. Jakarta: Kompas.

Sihbudi, M. Riza. 1992. Eksistensi Palestina Di Mata Teheran dan Washington. Bandung: Mizan.

Sihbudi, Riza, dkk. 1995. Profil Negara-negara Timur Tengah. Buku satu. Jakarta: Pustaka Jaya.


[1] H. A. Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 62.

[2] Peter Baehr, dkk, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indoneia, 1997), hlm. 60.

[3] Negara-negara barat yang dimaksud disini adalah negara-negara Eropa dan terutama sekali Amerika Serikat. Negara barat ini sangat  mendukung dan berusaha memaksakan HAM untuk diterima dan diterapkan di seluruh negara.

[4] H. A. Masyhur Effendi, Lop. Cit., hlm. 161. Dan Peter Baehr, dkk, Lop. Cit., hlm. 289.

[5] Mustafa Abd. Rahman, Dilema Israel, Antara Krisis Politik dan Perdamaian, (Jakarta: Kompas, 2002),  hlm. 106.,  Riza Sihbudi dkk, Profil Negara-negara Timur Tengah, Buku satu, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 102., Paul Findley, Diplomasi  Munafik Zionis Israel, Mengungkap fakta Hubungan AS-Israel, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 24.

[6] Paul Findley, Op. Cit., hlm 43.

[7] Peter Baehr, Op. Cit., hlm. 284.

[8] Paul, Findley, Loc. Cit.

[9] Ibid. hlm 260

[10] Ibid., hlm. 563-564.

[11] Elba Damhuri, Dibalik Infasi AS ke Irak, (Jakarta: Senayan Publishing, 2003), hlm. 53.

[12] Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Dan Statuta Mahkamah Internasional, (Jakarta: United Nations Information Centre), Hlm. 7.

[13] Ada perbedaan mengenai nama FIS dalam bahasa Indonesia, didalam buku yang ditulis oleh Chandra Muzaffar menyebutnya dengan “front Keselamatan Islam”, sedangkan yang ditulis oleh M. Riza Sihbudi adalah  “Front Penyelamatan Islam.”  Chandra muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 138., M Riza Sihbudi, Eksistensi Palestina Di Mata Teheran dan Washington, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 8 dan 73.

[14] Chandra Muzaffar, Lop. Cit., hlm. 139.

[15] Lop. Cit.

[16] Ibid., hlm. 142.

[17] Loc.Cit.

[18] M. Riza Sihbudi, Op. Cit., 74.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: